Bunga Bank, KH Ma’ruf Amin Sebut MUI Juga Haramkan

JAKARTA – Fatwa soal bunga bank haram yang direkomendasikan rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) Ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mendapat respons. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah khilafiyah. Artinya, sampai saat ini masih ada perbedaan keputusan dan pandangan terkait dengan masalah tersebut.

”Itu sudah jelas. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang bilang haram. Perbedaan itu sudah lama ada,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (4/4).

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut, fatwa bunga bank haram sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, kata dia, MUI menyatakannya haram sejak 2003.

Hal itu berlaku untuk semua jenis bunga bank.

Namun, tutur dia, kebijakan berbeda diputuskan salah satu ormas Islam terbesar di tanah air, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Ma’ruf, di NU masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. ”Di NU hukumnya juga khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan,” katanya.

Ma’ruf yang pernah menjabat anggota Mustasyar PB NU itu menyatakan bahwa dalam musyawarah nasional alim ulama NU 1992 di Lampung, para ulama tidak memutuskan hukum bunga bank haram secara mutlak. Ada beberapa ulama yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan karena alasan darurat dan sejumlah alasan lain.

Namun, ulama NU merekomendasikan supaya pemerintah memfasilitasi pembentukan perbankan syariah atau perbankan yang menggunakan asas-asas serta dasar hukum islami dalam bertransaksi. Dan, rekomendasi tersebut kini sudah terealisasi dengan terbentuknya bank-bank syariah. ”Saat itu disebut agar dibentuk bank islami yang sesuai syariah. Nah, yang sekarang ini ya bank syariah itu,” kata Ma’ruf.

Secara terpisah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa fatwa haram terhadap bunga bank sejatinya diputuskan dalam Munas Muhammadiyah 2006. Bahkan, PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa serupa sejak 1968 yang diperuntukkan bank-bank swasta. ”Ketika itu, bank pemerintah hukumnya belum jelas,” ujar Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Fatah Wibisono.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau masyarakat agar tidak bingung terhadap fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid. Menurut dia, fatwa-fatwa tersebut tidak mengikat. ”Seperti saya sampaikan, kalau setuju fatwa, silakan diamalkan. Jika tidak, ya tinggalkan. Masyarakat tidak perlu bingung,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Kendati tidak mengikat, Din berharap hal itu tidak memunculkan sikap seolah-olah ulama tidak boleh berfatwa karena sangat berbahaya bagi masyarakat. Menurut dia, ada tiga produk Majelis Tarjih. Yakni, wacana, fatwa, dan putusan. (zul/c2/dwi)

Tentang farrasbiyan

Hangudi Paseduluran Lumantar Blog
Pos ini dipublikasikan di Artikel Islam. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s